Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha dalam sesi foto bersama usai menerima audiensi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Foto: Andri/nvl

Komisi V DPR RI menerima audiensi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini kedua belah pihak membahas tentang industri properti bidang perumahan dan permukiman di Indonesia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengungkapkan, bahwa Komisi V selalu berupaya melakukan perbaikan pada program rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Saat RDPU tersebut, Syafullah mengapresiasi audiensi Apersi yang datang ke Komisi V. Hal ini karena Apersi memberikan masukan terkait percepatan penyediaan perumahan subsidi untuk MBR. “Apersi tak sekedar datang berkeluh kesah, tapi juga memberikan masukannya dalam bentuk makalah. Kita jadi lebih paham kendala yang ada di rumah subsidi yang bertujuan untuk MBR,” ujarnya di ruang rapat Komis V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Sementara itu di kesempatan yang sama, Anggota Komisi V Hamka Baco Kady menegaskan roadmap Apersi terkait ekosistem perumahan bisa menjadi jalan untuk terus melakukan perbaikan dalam program rumah subsidi. Terlebih selama ini masyarakat informal tak memiliki akses memiliki rumah karena unbankable. 

“Seperti pedagang dan lainnya mereka pendapatannya setiap hari tetapi tak bisa akses KPR. Semoga BP Tapera melalui FLPP maupun KPR Tapera yang masih berproses akan menjadi jalan keluar,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini APERSI meminta dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah subsidi untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengatakan para pengembang yang bergabung dalam Apersi saat ini dalam keadaan yang kurang kondusif.

Hal ini dikarenakan efek pandemi Covid-19 yang masih dirasakan oleh pengembang. Selain itu, juga masih ada sejumlah kendala atau hambatan dari pemerintah. “Efek pandemi juga masih dirasakan, namun ada juga kendala dari pemerintah yang seharusnya menjadi partner kami, pihak swasta yang membangun rumah subsidi,” ujarnya. (ssb/aha)